“erga omnes” HRWG Bulletin No. 1 Volume III Tahun 2011

Klik di sini erga omnes HRWG bulletin Edisi 1

Atau klick di sini untuk membaca online

Pengantar saat Menerima Sekretaris Jenderal dan Anggota Komisi HAM Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

TRANSKRIP
PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SAAT MENERIMA SEKRETARIS JENDERAL
DAN ANGGOTA KOMISI HAK ASASI MANUSIA
ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)
DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA
TANGGAL 20 FEBRUARI 2012

Bismillaahirrahmanirrahim,
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.,

Your Excellency, Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu,
Distinguished members of the independent, permanent Human Rights Commission of OIC,
Ministers,
Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to welcome you all to Jakarta, Indonesia. Thanks for visiting Indonesia and for choosing Indonesia as the first place of your meeting. I wish you well in your endeavor.

I remember when I met Prof. Ihsanoglu several times, I always support his excellent ideas and initiatives for advancing our organization, OIC.

Of course, we are living in a very challenging world. And, we agree—I believe—we all agree, Your Excellency, Ladies and Gentlemen, that OIC must be part of the solution, and OIC must actively offer solutions to what we are facing in our world today.

I am pleased and I’d like to congratulate for the establishment of this very important commission, Human Rights Commission. And, with this institution, I am hoping that our organization, OIC, can do more for the benefit of all member countries of the OIC and, of course, to the world.

Having said that, I’d be glad to listen to you, Your Excellency, your goals, your activities here in Indonesia. And, of course, Indonesia will always support OIC, will always support the new independent, permanent Human Rights Commission of the OIC. So, once again, welcome.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden

Laman: http://www.presidensby.info/index.php/eng/pidato/2012/02/20/1815.html

Kemanakah Arah Perjuangan HAM OKI?

Perbincangan Radio KBR68H dan Tempo TV tentang OKI dan Penegakan HAM.

Bersama: Muhammad Hafiz (OIC Program Manager – HRWG) dan Lutfie Assyaukani (Director of Freedom Institute)

Host: Saidiman Ahmad dan Novri (KBR68H/Tempo TV)

KBR68H – Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kongres pertama Komisi HAM OKI (Organisasi Kerjasama  Islam). Kongres ini merupakan lanjutan dari Deklarasi Kairo. Pembahasan Kongres ini fokus kepada pemahaman dan definisi HAM yang bakal diperjuangkan.

Sedikitnya ada 18 negara yang ikut terlibat dari 57 negara Anggota OKI. Kongres berlangsung dari 19 hingga 24 Februari 2012. Seperti apa idealnya HAM yang bakal diperjuangkan oleh OKI?  KBR68H memperbincangkannya dalam  program Agama dan Masyarakat Rabu 22 Februari 2012.

Independensi Komisi HAM OKI

Sejak diproklamirkan 1991 dengan kemunculan Deklarasi HAM dalam Islam (Deklarasi Kairo), OKI tidak menunjukkan keberadaaan yang berarti bagi negara-negara anggotanya. OKI seperti tenggelam dari isu-isu internasional. Memasuki tahun 200-an baru OKI menunjukkan taringnya, ini terlihat  pada pertemuan ke-38 di Astana Kazakhstan 2011, keluar satu rumusan pembentukan satu komisi Independen. Komisi ini dinamai Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia OKI (OIC IPHRC).

Human Rights Working Group dipilih menjadi partner yang mengadvokasi Komisi ini. Menurut Manager Program HRWG Indonesia Muhammad Hafiz, komisi HAM OKI ini sangat independen, termasuk kebijakan yang diambil oleh anggota komisonernya.

“Beda ya, keanggotaan komisioner Komisi HAM OKI dengan keanggotaan pada Organisasai seperti ASEAN. Di Komisi ini, anggotanya bebas mengambil kebijakan dengan pendapat pribadi. Mereka tidak harus mempertanggungjawabkannya ke Kepala Negara masing-masing, bukan seperti anggota ASEAN, mereka masing-masing mempertanggungjawabkannya ke peada presiden/kepala negara masing-masing”, ujarnya.

Namun menurut Akademisi Paramida, Luthfi Asyaukani, OKI tidak perlu repot-repot untuk memperjuangkan HAM, kata dia semuanya telah ada dalam Al-Qur’an.

“Islam itu telah memiliki teologi yang jelas, kalau merunut pada teologi itu maka Islam itu juga mengajari tentang HAM. Bahkan Almarhum Nurkholis Madjid menyebutkan, Qur’an pun mengajarkan tentang liberal”, ungkapnya.

“Dalam teologi Islam, tidak perlu membuat deklarasi khusus tentang HAM. Karena di dalam ajaran islam sudah diatur. Jadi saya heran, kenapa harus dibuat resolusi atau organisi serupa di OKI.

Tapi satu sisi saya memahami, karena ini sebagai bentuk jawaban secara kelembagaan, dari setiap sikap negara -negara Barat. Tapi yang jelas Islam, mengajar semua tentang HAM atau Human Rights”, tambahnya.

Luthfi menyebutkan salah satu dalil-dalil yang menjelaskan ketegasan Islam menghormati keberagaman adalah kalimat “la Ikhraha Fiddiyn- Tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama”. Tapi yang terjadi, katanya banyak pemahaman teologi yang berbeda antara ulama yang menafsirkannya. Maka menurutnya HAM itu telah diajarkan dalam Islam.

Luthfi meragukan Komisi HAM OKI bakal independen, alasannya tidak mudah memberikan pemahaman HAM kepada masing-masing negara anggota.

“Ada perbedaaan mendasar di beberapa negara anggota OKI. Perbedaaan itu terletak pada pemahaman yang disebut syariah atau hukum Di sejumlah negara ada yang memahami syariah  melalui Mazhab Hanbali, ada yang menggunakan Mazhab Syafi’i dan lain-lain. Sehingga sulit untuk menerapkan model HAM yang mana yang bakal didukung oleh OKI. Apakah HAM yang universal atau HAM yang termaktub dalam AL-Qur’an” tegasnya.

Muhammad Hafiz menyetujui ungkapan, Luthfi, kata dia, mungkin itu juga yang pada akhirnya berkembang dalam Kongres Pertama Komisi HAM  OKI ini. Kata dia, pada awalnya Kongres ini menekankan beberap aspek pembahasan, yakni terkait Perempuan dan anak, Palestina dan israel. Dan membangun demokrasi di negara-negara muslim. Namun yang terjadi  hanya membahas Sipil dan Politik.

Tapi Hafiz menyatakan, minimal kongres ini memberikan angin segar bahwa ada semacam kekuatan baru dari OKI untuk turut terlibat pada isu-isu internasional.

“Nantinya OKI bisa mengeluarkan resolusi dan  justifikasi dalam hal-hal yang berkaitan kekerasan HAM”.

Perjuangan HAM OKI dan Indonesia

Muhammad Hafiz menegaskan, apapun yang tengah berlangsung dalam kongres pertama OKI kali ini, intinya untuk memberikan pandangan pada dunia internasional, bahwa OKI tidak membenarkan pelanggaran HAM.

“Tidak ada konsesus Islam seperti apa yang membenarkan perbuataan kekerasan. Artinya ketika di Arab Saudi melanggar HAM, berarti itu tidak dianggap sebagai gambaran Islam secara umum. Orang tidak boleh mengatakan, begitulah Islam. Karena yang melakukannya adalah adalah Arab Saudinya”.

Lalu bagaimana Indonesia ? Kata Luthfi Asyaukani, Indonesia termasuk salah satu negara yang diusulan menjadi model penegakan HAM

“Ada yang mengusulkan Indoensia sebagai model negara islam yang mendukung perjuangan HAM. Alasannya, Indonesia negara yang mendukung demokrasi, ekonomi berkembang baik, meski disatu sisi masih ada beberapa permasalahan kekerasan HAM”. Ungkapnya.

Contoh lainya adalah kemampuan umat Islam di Indonesia beradaptasi dengan kehidupan Universal.

Kata dia, meski terjadi revolusi di Negara-negara Islam belakangan ini terutama di Timur Tengah, tapi itu tidak akan berpengaruh besar. Pelanggaran HAM tidak bakal terjadi meski yang muncul sebagai pemenang dalam revolusi tersebut adalah partai-partai Islam. Ia mencontohkan dengan PKS yang ada di Indonesia.

“Dulu PKS, partai Islam di awal-awal eklusif, tapi belakangan mereka mencoba untuk membaur secara unviersal dengan membuka diri dengan komunitas lainnya”tegasnya.

Meski yakin Indonesia sebagai contoh yang cocok. Namun Lutfi masih ragu

“Indonesia masih berada pada posisi yang membingungkan. Di satu sisi Indonesi seperti ikut dengan konsensus penegakkan HAM dengan konsep Universal. Tapi di sisi lainnya, karena menjadai negara dominan Muslim, Indonesia seperti enggan melepas jati diri bagian dari negara yang terikat konsesus Islam”.

Laman: http://kbr68h.com/perbincangan/agama-a-masyarakat/20128-kemanakah-arah-perjuangan-ham-oki-

Informal Luncheon Talks: Indonesian Civil Society, IPHRC Commissioners, and Diplomat Community

Promoting and Strengthening of human rights in the Muslim World: First Meeting of OIC Human Rights Body (IPHRC)

Jakarta, 21 February 2012

This slideshow requires JavaScript.

First Session OIC Independent Permanent Human Rights Commission

First Session OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Jakarta, Indonesia, 20 – 27 February 2012.

Indonesian Civil Society Participation to the OIC Human Rights Commission (IPHRC)

Indonesian Civil Society Participation to the OIC Human Rights Commission (IPHRC). Jakarta, Indonesia, 19 February 2012.

INDONESIAN CIVIL SOCIETY RECOMMENDATION TO THE OIC HUMAN RIGHTS BODY (IPHRC)

INDONESIAN CIVIL SOCIETY RECOMMENDATION

TO THE OIC INDEPENDENT PERMANENT OF HUMAN RIGHTS COMMISSION (IPHRC)

Jakarta, 19 February 2012

 

We, 34 civil society organizations and universities in Indonesia from Jakarta, West Java, West Kalimantan, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, who have attended the meeting of Civil Society Forum for the Organization of Islamic Cooperation (OIC) organized by Human Rights Working Group (HRWG), The Wahid Institute, TIFA Foundation, Setara Institute, Demos Indonesia, Elsam, CSRC, Imparsial, ILRC, UIN Syarif Hidayatullah, and Paramadina University on 19 February 2012, would like to deliver recommendations to the Indonesian Commissioner for the First Meeting of the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), which shall be organized in Jakarta, 20-24 February 2012.

We, Indonesian Civil Society, convey our appreciation for the establishment of Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) of OIC in the 38^th Meeting of The OIC Foreign Ministerial Meeting, June 2011. We also appreciate the OIC Secretary General’s effort to organize the first meeting of IPHRC on 20-24 February 2012 in Jakarta, Indonesia. Indonesian Civil Society delivers 5 substantial themes regarding Human Rights issues in the State Members of OIC that should be taken into consideration by the Indonesian Commissioner and IPHRC, i.e. as regards (1) rights of women and children, (2) freedom of expression and opinion, (3) human rights and conflict between Palestine-Israel, (4) inter-faith dialogue, (5) freedom of religion /belief, and (6) rights of migrant workers. Some inputs are also delivered concerning the process of formulating the procedure and mandate of the Commission in the First Meeting of IPHRC.

Rights of Women and Children

1. The importance of protection for women victim of domestic violence and victim of sexual harassment or sexual violence in public domain. In this case, the Commissioners are expected to ensure, that:

a. The State guarantees the protection of domestic violence victims to access legal aid and protection.

b. The State guarantees and provides access of legal process and legal aid, and that victims won’t be criminalized for the testimony they give.

2. Eliminating all forms of violence and discrimination of women in the household, including within it strengthening the wife’s divorce rights (khulu’), prohibition of polygamy, and prohibition of nusyuz practice that has no longer in accordance with the development of times.

a. Eliminating the tradition of female circumcision.

b. The State to providing safe house for women and children victims of violence.

c. Ensuring the accessibility of protection and guarantee of women’s rights in public domain, including women outside their house without mahram; women as leaders and members of parliament; freedom to access education and governance; guarantee to access profession and rights as employee and right of retirement fund insurance.

3. Ensuring the protection for women’s reproduction rights, such as wife’s right to determine the deployment of contraception, consent of abortion for women victim of rape, availability of sexual and reproduction healthiness education for junior and senior high school students with perspectives of women and human rights.

a. Standardizing the age of child as established in the CRC, ensuring the protection of and rights of child to be satisfactorily fulfilled, such as protection of child from sexual harassment, child exploitation, child pornography, and trafficking; guaranteeing the rights of child victim of divorce, rights of child in education, health, including the rights of adopted child; as well as, standardizing the age of matrimony in respect of child to be consistent with the CRC.

b. Ensuring that the State Members of OIC provide and fulfil public facilities exclusively for women and children, for instances: lactation room, children playground in every public area, office, mall, and etc.

Freedom of Expression and Opinion

1. IPHRC must ensure that OIC States protect, fulfil and respect freedom of expression and opinion. Including guarantee freedom of the press, freedom to associate/politic, freedom of thoughts, freedom to express opinion and rights to obtain information.

2. In addition to welcome the condition of civil freedom and democracy in Arab States most recently, in point of fact there are many OIC States that still inhibit the rights to freedom of expression and opinion. The plurality of Muslim society comprised in the OIC ascertaining the existence of this openness and freedom, more to the point the propensity of the society nowadays is increasingly open and global.

3. The freedom of expression and opinion are strongly guaranteed in Islam, therefore IPHRC must also translate these principles into its mandate in the future.

4. IPHRC must ensure that each member of OIC States eliminates practices that obstruct the fulfilment of those rights, among other things are:

1. Censorship;
2. The arrest of democracy and human rights activist and defender;
3. Prohibition of establishment of political party;
4. Intimidation;
5. Monopoly of media;
6. Prohibition of publication (books or other media).

Human Rights, Conflict of Palestine-Israel

1. Making efforts so as to IPHRC delivers recommendations for OIC States concerning the struggle to solve the conflict between Israel-Palestine, by means of:

a. Creating conflict-study on Israel-Palestine as a conflict that is not isolated from other conflicts; and bringing up the roots of problem and facts of violence and human rights violations suffered by civil society in the conflicting communities.

b. Utilizing human rights and humanitarian instruments as reference in formulating the recommendations.

2. Calling for and ensuring that states in conflict (including Israel-Palestine) to implement international human rights laws and humanitarian laws in the area of conflict in order to provide protection for the civil society, especially for children, women and vulnerable groups.

3. Calling for Israel-Palestine states to reinforce law upon violations of human rights and humanitarian laws on the areas within the jurisdiction of the country in respect.

Inter-Faith Dialogue and Freedom of Religion/Belief

In context of inter faith dialogue and freedom of religion/ belief, it is expected that:

1. IPHRC works and implements its mandates in context of freedom of religion and belief in accordance with the principles of Universal Human Rights.

2. Socializing and ensuring the Resolution of UN Human Rights Council on Combating Intolerance, Discrimination and Violence on the Basis of Religion/Belief, which had been proposed by OIC States in 2011, to OIC Member States and guaranteeing the resolution to function effectively.

3. Encouraging the OIC Member States to ratify or create national legal framework that guarantee the spirit of tolerance, respect of each other and freedom of religion/belief.

4. Conducting monitoring and evaluation on the situation of freedom of religion and belief in Muslim countries.

5. Encouraging the establishment of interfaith dialogue in every Member State of OIC.

Rights of Migrant Workers

There are several things that should be taken into consideration of IPHRC in the future regarding the migrant worker issues, both in short and long terms.

1. In the short term, IPHRC is expected to:

a. Build the relationship with OIC parliaments to follow up the Palembang Declaration on Migrant Workers.

b. Ensure that the results of Parliamentary Meeting in Palembang concerning Migrant Workers can be implemented.

c. Organize International Conference on the condition of migrant workers in Muslim States as an effort to solve migrant workers problems.

d. Make the issues of migrant workers as part of IPHRC’s attention.

2. For the long terms agenda, among other things:

a. Originate OIC declaration on the protection of migrant workers.

b. IPHRC develops standard of protection for migrant workers.

c. Encourage OIC States to ratify UN Convention on the Protection of Migrant Workers and Members of Their Families.

General Suggestion concerning IPHRC

1. Conducting monitoring and evaluation of human rights situation in all Muslim states in all Human Rights areas.

2. Supporting, encouraging or providing help to OIC States to establish Human Rights bodies, such as National Human Rights Institution (NHRI).

3. Encouraging OIC States to ratify all major international instruments on Human Rights, to make periodic reports and to follow up the recommendations of the Committee/UPR.

4. Integrating consultation with CSO and opening opportunity for CSO to participate in IPHRC, as part of the procedure of implementing the mandate as the guarantee for the accountability and transparency.

5. Opening opportunity for written inputs of human rights issues in Muslim states as modality for the IPHRC Commissioners in running their function and mandate.

6. Making the international human rights instruments, both Declarations and Conventions, as the basis of IPHRC work.

7. Publishing and socializing the result of study, consultation, and communication of IPHRC with Secretariat of OIC as IPHRC’s accountability and participation of all stakeholders in Member states of OIC.

8. Providing universal and relevant meaning regarding Human Rights and Islam, as an effort to encourage and promote Human Rights in OIC Member States.

Indonesian Civil Society Forum for OIC IPHRC

Human Rights Working Group (HRWG) The Wahid Institute Universitas Paramadina Center for Study of Religion and Culture UIN Jakarta Imparsial Komnas Perempuan RI Setara Institute Demos Indonesia Kalyanamitra ILRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TIFA Foundation ICRP: Indonesian Conference on Religion and Peace PPIM UIN Jakarta Yayasan Argadia NTT Elpagar Kelimantan Barat Jatam Kalimantan Timur AMAN Kalimantan Tengah LBH Apik NTB Arus Pelangi CIMW/PMK HKBP Jakarta UNIKOM Praxis Peduli Buruh Migran AMAN Pusat LBH Jakarta PATTIRO Jakarta Kompak FAHAM Puskumham UIN Jakarta Ecosoc Rights PBHI Gandi Herlonge PWYP Indonesia Raca Institute

 

_____________________________

Secretariat of Indonesia’s Civil Society Forum for OIC IPHRC:

Human Rights Working Group (HRWG):

Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy

Jiwasraya Building Lobby Floor. Jl. R.P. Soeroso No. 41 Gondangdia Jakarta Pusat 10350

Phone: +6221 70733505 / +6221 3143015

Fax: +6221 3143058. Email: hrwg@hrwg.org Website: www.hrwg.org

Challenges and Expectation on the first Meeting OIC Human Rights Body (IPHRC)

Press Release

Challenges and Expectation on the first Meeting OIC Independent Commission Human Rights have to work as with in International Standard

Indonesian Civil Society Organizations encourage in the First Session of the OIC human rights commission, IPHRC (Independent Permanent Human Right Commission), in Jakarta February 20^th-24^th, 2012, in order IPHRC dealing with procedure concept (Procedure of Rule) its not contrary to universal human rights principles. In this first session of the crucial agenda is the formulation of rules procedure, which must be in accordance and compliance with the universal human rights principles.

These principles include:

1. Principles of openness and open engagement of civil society. The principle is important in the context of accountability of the IPHRC, especially in the historical character of the OIC Member States has closed and many Members who reject human rights and accountability principles.
2. Civil society engagement is important for strengthening and advancement of human rights in the OIC Member States. This cooperation can be open for complaints communication of human rights violations and also given the range develops dynamic report of human rights in the world, especially with particular regard to human rights and Islam.
3. The principle of accountability. IPHRC should be encouraging regular accountability mechanism for its performance and all that has been done in the context of human rights. This accountability should be given to the public, not only given to the Council of Foreign Ministers.
4. Being accountability to the public will increase the public trust, as long as there are suspicions of the OIC which makes IPHRC to avoid accountability for human rights by the international community.

In addition to the principles relating IPHRC should dare to challenge human rights violations which make IPHRC to avoid accountability for human rights by the international community. Challenge related to various issues, include:

1. Freedom of religion and belief. The issue is related to the issue of defamation of religion, intolerance and acts of violence in the Islamic communities. The IPHRC should encourage the OIC Member States to ensure freedom of religion and belief, compliance with the universal human rights principles. In the international context, defamation of religion is not a part of the scheme of human rights norm, while in many OIC member countries including in Indonesia, was a problem. Moreover, the OIC Member Countries have support the Resolution on Combating intolerance, discrimination and violence based on religion and belief in the UN Human Rights Council, 2011.
2. Freedom of expression and information. This is consistent with the context of democratization in many OIC Member Countries, especially in Middle East (Arab Spring).
3. Migrant Workers. OIC Member States have two characters, both as receiving countries and sending countries. Remarks in a variety of violations of migrant workers in destination countries, the OIC countries was the most extensive notes violations of migrant workers.
4. Women. The biggest problem of human rights in the context and Islam is the equality of women, both in private and public spaces that lead to injustice and the various sources of violence.

On this occasion, we appreciate to the Commissioners IPHCR and the Secretariat of the OIC who have participated in the event of civil society who have been held on Feb. 19^th, 2012 and Feb. 21th, 2012. This participation is a good starting point for the next show IPHCR more transparent and accountable.

Jakarta, February 20, 2012

Muhammad Choirul Anam

Deputy Director of the Human Rights Working Group (HRWG)

Tantangan dan Harapan Pada Sidang Pertama Komisi HAM OKI

Press Release

Tantangan dan Harapan Pada Sidang Pertama

Komisi HAM Independen OKI Harus Bekerja Sesuai dengan Standrat Internasional

 

Kami mendorong dalam sidang pertama IPHRC (Independent Permanent Human Rights Commission/ Komisi HAM Independen OKI) di Jakarta 20-24 Februari 2012, agar IPHRC mensepakati konsep Prosedure (Rule of Procedure) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Dalam sidang Pertama ini agenda sidang yang krusial adalah perumusan rule of Procedure, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip itu, antara lain:

1. Prinsip keterbukaan  dan membuka keterlibatan masyarakat sipil. Prinsip ini penting dalam konteks akuntabilitas IPHRC, apalagi dalam sejarahnya OKI memiliki karakter tertutup dan memilki banyak anggota yang menolak hak asasi manusia dan prinsip akuntabilitas.

Pelibatan masyarakat penting bagi kerja dan kemajuan HAM di Negara-Negara anggota OKI. Pelibatan ini dapat berupa membuka komunikasi komplain pelanggaran HAM yang terjadi maupun penyampaikan laporan berbagai dinamika HAM yang berkembang di dunia, khususnya berkaitan dengan HAM dan Islam.

1. Prinsip Akuntabilitas. IPHRC harus mendorong mekanisme pertanggungjawaban berkala atas kinerjanya dan semua yang telah dilakukan dalam konteks hak asasi manusia. Pertanggungjawaban ini harus diberikan kepada publik, tidak hanya diberikan pada pertemuan para menteri luar negeri.

Petanggungjawaban kepada publik akan menbuat kepercayaan publik membaik, karena selama ini terdapat kecurigaan terhadap OKI yang membuat IPHRC untuk menghindari pertanggungjawaban HAM oleh komunitas Internasional.

Selain berkaitan dengan Prinsip IPHRC harus berani menjawab tantangan Pelanggaran HAM yang banyak terjadi di berbagai Negara-negara anggota OKI. Tantangan itu terkait berbagai masalah, antara lain:

1. Hak kebebesan Beragama dan berkeyakinan. Masalah ini terkait dengan isu penodaan agama, tindakan intoleransi dan kekerasan. IPHRC harus berani masuk dalam isu kebebasan Beragama dengan menggunakan prisip-prinsip Internasional. Dalam konteks internasional, defamasi/penodaan agama tidak menjadi bagian dalam skema HAM, sementara di banyak negara anggota OKI, termasuk di Indonesia itu menjadi masalah. Dalam konteks HAM defamasi tidak masuk dikarenakan, obyek sasarannya tidak berwujud, sangat subyektif penilain orang/obyektifitas sulit dicapai, dan dalam berbagai praktik menyerang kebebasan berpikir (salah satu hak dasar yang tidak dapat dikurangi), dan cenderung ada penyalagunaan kekuasaan dan mayoritas. Apalagi, Negara-negara OKI telah menyepakati adanya pengharpusan Defamasi Agama melalui Resolusi Dewan HAM PBB tahun 2011.
2. Hak kebebasan Bereksperesi dan mendapatkan Informasi. Hal ini sesuai dengan konteks demokratisasi di berbagai Negara-negara anggota OKI khususnya di jazirah arab (Arab Spring).
3. Buruh Migrant. Negara-negara anggota OKI memiliki dua karakter, sebagian Negara tujuan dan Negara pengirim. Dalam berbagai cacatan pelanggaran terhadap buruh migran yang terjadi di Negara tujuan, di Negara-negara OKI-lah paling banyak catatan pelanggaran buruh migran.
4. Perempuan. Masalah terbesar HAM dam Islam dalam konteks ini adalah kesetaraan perempuan, baik dalam ruang privat maupun publik yang mengakibatkan ketidakadilan dan berbagai sumber kekerasan.

Dalam kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada komisioner IPHCR dari Indonesia dan Sekertariat OKI yang telah berpartisipasi dalam acara masyarakat sipil yang telah diselenggarakan kemarin (19/2/2012). Partisipasi ini menjadi awal yang baik untuk menunjukkan IPHCR ke depan yang lebih tranparan dan akuntable.

 

Jakarta, 20 Februari 2012

Muhammad Choirul Anam

Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG)