The OIC Human Rights

Human Rights in Islamic Countries

Archive for the ‘Indonesia’ Category

“Islam bukan Agama Kekerasan”

Posted by Human Rights in Islamic Countries on May 15, 2012


Jakarta, 14 Mei 2012

Siti Ruhaini Dzuhayatin

Ketua at-interim Komisi Independen HAM Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC OKI)

Beberapa waktu terakhir, dalam konteks pendewasaan menjadi bangsa yang demokratis Indonesia diuji dengan pelbagai macam peristiwa yang mengarah pada tindakan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan. Maraknya pelarangan pendirian rumah ibadah agama tertentu, pengrusakan rumah ibadah kelompok minoritas, kekerasan terhadap aktivis penggiat keberagaman, pelarangan diskusi-diskusi tema-tema yang mengandung unsur sensitifitas dengan keyakinan, sampai tindakan kekerasan terhadap komunitas yang dipandang berbeda pemahaman dan pandangan, semuanya telah menjadi hiasan media massa dan ruang publik masyarakat Indonesia dewasa ini.

Sebagai berpenduduk Muslim terbesar yang dikenal paling demokratis, Indonesia tengah disibukkan dengan permasalahan mendasar tentang kebhinekaan dan toleransi. Sebuah perdebatan lama yang sebetulnya telah dijawab oleh bangsa ini, bahkan sebelum dilahirkan. Tak ayal pula, sikap ekstrem yang ditampakkan oleh umat Islam tersebut semakin menguatkan pandangan Islamphobia di antara umat lain, sedangkan di sisi lain, komunitas Muslim di seluruh dunia tengah memperbaiki citra Islam untuk lebih manusiawi, berperadaban dan menampilkan wajah Islam yang ramah.

Sebagai Komisioner HAM OKI yang diberikan mandat untuk menghadirkan nilai-nilai HAM yang selaras dengan ajaran luhur keislaman, kami hendak menekankan bahwa tindakan intoleransi dan kekerasan yang didasarkan atas nama agama bukanlah menjadi cerminan Islam itu sendiri. Sebaliknya, tindakan tersebut hanya bagian kecil dari pemaknaan sejumlah kecil umat Islam terhadap Islam yang tentunya tidak bisa dilegitimasi sebagai pendapat seluruh umat Islam.

Piagam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan secara tegas, bahwa bersatunya umat Islam dalam Organisasi ini adalah untuk memajukan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, toleransi, persamaan, keadilan dan martabat manusia. Nilai-nilai ini pula yang dapat melestarikan warisan Islam dan mempertahankan universalitas Islam sebagai agama. Hal ini menjadi dasar bagi umat Islam sedunia untuk menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, memajukan HAM dan kebebasan dasar, demokrasi dan penegakan hukum, serta bagi setiap Negara Muslim hendaknya mengimplementasikan dan memajukannya di tingkat nasional atau internasional.

Dalam hal ini, OKI meletakkan agenda reformasi – moderasi dan modernisasi – sebagai bagian penting pembangunan Negara-negara Muslim di era kontemporer, dengan selalu mengedepankan dialog antar peradaban dan menghadirkan nilai-nilai Islam yang luhur.

Program Aksi Sepuluh Tahun OKI (2005 – 2015) sangat tegas menyebutkan, bahwa sebagai organisasi Muslim terbesar di dunia, OKI mengedepankan sikap moderat dan toleran, seraya menentang segala bentuk ekstrimisme, tindakan kekerasan dan terorisme, sekaligus pula menolak adanya Islamphobia.

Program sepuluh tahun mendorong agar OKI menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam sebagai sebuah agama yang moderat dan toleran dan melindungi pemaknaan Islam dari pendapat-pendapat ekstrem dan sempit yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Dialog antar agama/keyakinan dengan pencarian titik temu dan nilai bersama merupakan sebuah keharusan. Dan demikian, OKI mengecam adanya ekstrimisme agama atau sektarian dan menghentikan tindakan saling kafir-mengkafirkan antar penganut untuk hidup secara berdampingan dan saling menghormati.

Deklarasi HAM Islam Kairo 1990 telah mencatat, bahwa setiap manusia memiliki hak rasa aman atas dirinya sendiri, agamanya, kemerdekaannya, kehormatannya dan harta bendanya (Pasal 18), yang harus pula menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia dalam memandang manusia lain, serta menjadi kewajiban Negara pula untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak setiap orang tersebut.

 

Berkaitan dengan maraknya tindakan intoleransi, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, kami menyampaikan;

  1. Kepada seluruh umat Islam, hendaknya selalu melakukan dialog terkait suatu pandangan keagamaan, baik sesama umat Islam ataupun dengan umat yang lain. Tindakan kekerasan atau sikap intoleransi lainnya bukanlah merupakan cerminan nilai luhur Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam; sebaliknya, merusak dan memperburuk citra Islam itu sendiri.
  2. Tantangan peradaban global dewasa ini telah menuntut seluruh umat manusia yang ada di bumi untuk saling menghargai dan menghormati keyakinan, agama, dan pandangan masing-masing, sehingga peradaban kemanusiaan sejati dapat dicapai melalui kerjasama terbuka di antara para penganut agama. Saling fitnah, saling mengkafirkan dan menyesatkan, ataupun mempropagandakan untuk saling membenci adalah tindakan yang sama sekali tidak pernah dianjurkan oleh Islam, bahkan sejak kehadiran Nabi Muhammad Saw. di tanah Arab.
  3. Kepada Pemerintah Indonesia, hendaknya pula melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak dasar beragama dan berkeyakinan seluruh warga Negara. Citra baik Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar yang paling demokratis dan toleran jangan pula sampai dirusak oleh tindakan-tindakan intoleran dan tidak demokratis yang nota bene bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  4. Telah menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak asasi setiap orang di tingkat Nasional, tanpa memandang latar bekalang, baik ras, suku, agama, keyakinan, budaya, etnis dan lainnya, karena Pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari seluruh komponen masyarakat yang berbeda-beda. Penegakan hukum secara akuntabel dan transparan terhadap siapapun yang menyalahi norma kehidupan bersama merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya Indonesia yang lebih demokratis dan toleran.

 

*Press release Siaran Pers Komisioner HAM OKI pada 14 Mei 2012 di UIN Jakarta, diselenggarakan oleh Human Rights Working Group (HRWG), CSRC UIN Jakarta dan The Wahid Institute.  

 

 

Posted in Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, Press Release | Tagged: , , | 4 Comments »

Islam Dorong Toleransi Moderasi dalam pemikiran agama perlu dikembangkan

Posted by Human Rights in Islamic Countries on May 15, 2012


 

Republika, 15 Mei 2012

Tindakan tak toleran dan menjurus pada kekerasan atas nama agama tak mencerminkan ajaran Islam.
Hal ini disampaikan Ketua AdInterim Komisi Independen HAM Organisasi Konferensi Islam (IPHRC-OKI) Siti Ruhaini Dzuhayatun dalam diskusi publik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (14/5).

Dialog dalam penyelesaian masalah, termasuk dengan sesama Muslim, sangat dianjurkan. Menurut Ruhaini, Piagam OKI menyatakan bersatunya umat Islam dalam organisasi ini bertujuan memajukan nilai perdamaian, toleransi, dan keadilan. “Nilai-nilai inilah yang dapat digunakan untuk melestarikan univer salitas Islam,“ katanya.

Dengan demikian, negaranegara yang bergabung dengan organisasi ini mampu menuntun warga negaranya yang Muslim, khususnya mampu berlaku toleran terhadap nonMuslim dan saudara Muslim yang berbeda pandangan.
Dalam konteks ini, kata Ruhaini, OKI mengembangkan reformasi, moderasi, dan modernisasi di negara-negara anggotanya.

Bukan hanya itu, melalui aksi 10 tahun, mulai 2005 hingga 2015, OKI menentang semua bentuk ekstremisme, tindakan kekerasan, serta terorisme.
“Kami juga menentang berkembangnya Islamofobia,“ jelasnya. Ia menganjurkan agar moderasi pemikiran agama dikembangkan untuk mengatasi sikap intoleransi yang terkadang muncul.

Dengan demikian, kelompok ekstrem didorong agar tak membiarkan dirinya melakukan tindakan kekerasan. Sebab, di masyarakat ada keberagaman yang tak bisa dihindarkan.
“Bila tak dicoba, dampaknya akan buruk bagi citra umat Islam serta membuka jalan bagi kelompok tertentu memanfaatkan kondisi ini,“ jelas Ruhaini.

Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hida yatullah Irfan Abubakar melihat, kekerasan yang ditempuh sekelompok orang terjadi karena perbedaan melihat konsep kebebasan beragama. Bagi sebagian masyarakat, kebebasan itu dinilai berbahaya bagi kualitas keimanan dan umat Islam. Menurut dia, dari sinilah muncul golongan keras.

Meski, ia mengakui, kebebasan itu milik semua orang, termasuk mereka yang dianggap sebagai kelompok garis keras. Dalam survei yang dilakukan lembaganya, jelas Irfan, ditemukan bahwa tingkat religiusitas masyarakat di Indonesia tinggi. Meski demikian, didapati pula fakta bahwa mereka tak menganggap tindakan bertoleransi dengan cara menghargai kelompok lain sebagai bagian penting religiusitas.

 

Posted in Freedom of Religion, Freedom of Religion, Human Rights and Islam, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia | Tagged: , , | 1 Comment »

Kaum Muslim Moderat Harus Lebih Lantang

Posted by Human Rights in Islamic Countries on May 15, 2012


Senin, 14 Mei 2012 | 23:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kaum Muslim moderat di Indonesia masih merupakan mayoritas dan menjadi arus utama. Namun, mereka diminta untuk bersuara lebih lantang, terutama dalam menolak tindakan intoleran atas nama agama, apalagi disertai dengan kekerasan.

“Penolakan atas tindakan intoleran harus disuarakan lebih keras oleh mayoritas umat Islam yang moderat. Jika tidak, sikap antiperbedaan pendapat dan kebebasan berpikir itu akan semakin mendapat tempat di negara yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkeyakinan,” kata anggota Komisi Independen Hak Asasi Manusia (HAM) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Siti Ruhaini Dzuhayatin, di Jakarta, Senin (14/5/2012).

Menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin, ada sejumlah kasus yang menggambarkan toleransi di kalangan masyarakat Indonesia belakangan ini semakin tergerus. Salah satunya, penolakan dan pembubaran diskusi dengan pemikir Muslim asal Kanada, Irshad Manji, di Jakarta dan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Pada saat bersamaan, kontroversi atas keberadaan jemaah Ahmadiyah dan Syiah juga masih terus bergulir.

Untuk mengantisipasi kondisi itu, kaum Muslim moderat yang merupakan arus utama umat Islam di Indonesia diharapkan tidak tinggal diam atas perilaku tidak toleran dan kekerasan atas nama agama.

“Jika kekerasan ini dibiarkan, dan kelompok mayoritas moderat tidak bersuara, situasinya bakal semakin mengkhawatirkan,” katanya.

Komisi HAM OKI sudah membahas soal ini. “Semua komisioner sepakat, kelompok minoritas harus dilindungi, termasuk di Indonesia. Indonesia harus menunjukkan keseriusan untuk menjaga aset penting sebagai bangsa, yaitu hasrat untuk hidup bersama dan menerima perbedaan,” katanya.

Posted in Freedom of Religion, Human Rights and Islam, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, OIC Human Rights News | Tagged: | Leave a Comment »

Vigilante groups ‘could battle’ Muslim radicals

Posted by Human Rights in Islamic Countries on May 15, 2012


The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 05/15/2012 8:00 AM

Muslim activists are warning that people might form vigilante groups if the government takes no action against the violent campaigns carried out by a number of hard-line organizations.

Wahid Institute pluralism activist Rumadi said members of the public were likely to take the law into their own hands because they believe the police have been protecting hard-line groups .

“It is possible because the police continue to side with the hard-line groups and people know they can’t rely on the police anymore for protection,” Rumadi said on Monday.

After harassing minority groups across the country, some radical groups recently turned their attention to attacking individuals and institutions that promote liberal ideas.

Last week, such groups disrupted book discussions featuring Irshad Manji, a Canadian liberal Muslim activist, both within and outside of the capital.

Muslim scholar Ulil Abshar Abdalla said that the violent actions taken by firebrand groups had raised the ire of some members of the community.

Ulil said that communities could set up a “neighborhood watch” to contain the movement of radical groups.

“It’s not an ideal solution to the problem, but it would probably do for now because we can’t expect much from the police,” he said.

Ulil, member of the Democratic Party’s central board, said that he once suggested that the government disband these hard-line groups.

But the government declined to do so because it lacked the legal grounds to take the action, Ulil said.

On May 4, members of the Islam Defenders Front (FPI) broke up Manji’s discussion at the Salihara Cultural Center in Pasar Minggu, South Jakarta.

Five days later, the rector of Yogyakarta’s Gadjah Mada University (UGM) cancelled Manji’s speech, organized by the Center for Religious and Cross-Cultural Studies, citing “security reasons”.

UGM said that it had been under pressure from a number of groups to cancel the talk.

The following day, members of the Indonesian Mujahidin Council (MMI) ransacked the office of the Institute for Islamic and Social Studies (LKiS) in Yogyakarta, where Manji was expected to participate in a discussion.

The mob vandalized the publisher’s office and tore pages out of Manji’s books, which had been displayed for sale.

Manji and her assistant suffered minor injuries in the attack.

Witnesses have said that no police officers were seen during the attack.

Between January 2011 and May 2012, as many as 20 attacks on minority groups were recorded in
Indonesia.

Ahmadiyah communities, Shiite groups and Christian congregations were among those targeted.

Irfan Abubakar, the director of the Center for the Study of Religion and Culture, said the government could no longer promote Indonesia as a model for a pluralist society to the rest of the world.

“This has turned into an empty slogan used by the government in international diplomacy,” Irfan said.

His comments came as Siti Ruhaini Dzuhayatin from the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) said that Indonesia should protect the rights of minority groups.

The IPHRC oversees human rights issues for the Organization of Islamic Conference’s (OIC) member countries.

She said that member countries should protect minority groups with the same zeal that they have called for protection for Muslim minorities in other countries.

She also said that OIC has the authority over what was considered Islamic and non-Islamic.

“The OIC has never banned the Ahmadiyah and Shiite movements, and this should mean something to Indonesia,” Siti said. (tas)

Souce: www.thejakartapost.com

Posted in Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, OIC Human Rights News | Tagged: , , , | 1 Comment »

Indonesia wants to be Host of OIC Human Rights Commission

Posted by Human Rights in Islamic Countries on March 15, 2012


Thursday, 23 February, 2012

TEMPO Interactive, Jakarta:Indonesia is planning on running to become a host for the Organization of Islamic Cooperation’s (OIC) Human Right Commission. “We are running [for the position] in response to the gridlock in the decision making process to determine where the commission should be based,” said Indonesian Ministry of Foreign Affairs spokesman Michael Tene on Wednesday. “But we’re not competing.”

The commission, established a year ago, has been absent due to fierce competition between Saudi Arabia and Iran. Both countries insisted on becoming the base for the Human Rights Commission which recently held its first meeting in Jakarta this week. The determination of the Human Rights Commission base is scheduled to be announced in the OIC Foreign Affairs Minister Meeting in Djibouti in mid-year.

The effort has been supported by Indonesian human rights activists. “Human rights enforcement in Indonesia is much better that other Islamic countries,” said Muhammad Hazif, program manager of the OIC Human Rights Watch Group (HRWG), after an informal meeting between Indonesian Civilian Coalition with the OIC Human Rights commissioners at the Aryaduta Hotel in Jakarta.

SITA PLANASARI AQUADINI

Source: www.tempo.co

Posted in CSO Participation, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, OIC Human Rights News | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »

NGOs ask OIC’s new human rights body to engage civil society

Posted by Human Rights in Islamic Countries on March 15, 2012


The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 02/21/2012 8:13 PM

Several non-governmental human rights organizations said that the newly established Islamic Cooperation Organization (OIC) Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) should actively involve civil society in their activities.

“According to my experience, state-level organizations’ credibility and accountability would improve if they succeed in building constructive engagement with various civil society groups,” Human Rights Working Group (HRWG) executive director Rafendi Djamin said on Tuesday.

He added that the participation of civil society was necessary and required access, distribution of information and other mechanisms from the commission.

Rafendi’s statement was made during an informal luncheon discussion between the commissioners of OIC’s IPHRC and Indonesian civic leaders at the Aryaduta Hotel in Central Jakarta.

The IPHRC is holding its first official meeting from Monday to Friday this week in Jakarta.

Indonesia’s representative to the commission, Siti Ruhaini Dzuhayatin, has been appointed as commission chairperson. The commission is currently determining where they might establish their headquarters.

The creation of the IPHRC is deemed as a major breakthrough for the Islamic world, as many of its countries face criticism regarding allegations of failure to protect human rights.

Several representatives from Indonesia, such as Wahid Institute director Yenny Zannuba Wahid and the chairperson of the National Commission on Violence against Women, Yuniyanti Chuzaifah, also attended the event. (rpt)

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/21/ngos-ask-oic-s-new-human-rights-body-engage-civil-society.html

Posted in CSO Participation, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, OIC Human Rights News | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

OIC body told to engage civil groups

Posted by Human Rights in Islamic Countries on March 15, 2012


Rabby Pramudatama, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 02/22/2012

The newly-established human rights commission at the Organization of Islamic Cooperation (OIC) should work together with civil organizations in order to improve human rights protection, rights watchdogs have said.

To make the collaboration run smoothly, the OIC’s Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) needs to give civil society access to information about human rights issues.

“Based on my experience, state-level organizations’ credibility and accountability improves if they succeed in building constructive engagement with various civil society groups,” Human Rights Working Group (HRWG) executive director Rafendi Djamin said on Tuesday.

The OIC, an organization that attempts to be the collective voice of the Muslim world (Ummah), set up the IPHRC in June 2011, in Astana, Kazakhstan.

As a member, Indonesia has been appointed to hold the first meeting, which took place at a Central Jakarta hotel from Monday to Friday this week. Other elements of civil society expressed hopes that the IPHRC, as the new commission, was perceived as more progressive compared to other human rights bodies at the regional level.

The IPHRC recognized the role of civil society organizations in promoting and protecting human rights in Muslim countries as stated in Article 15 of its statute. National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) chairperson Yuniyanti Chuzaifah said it was crucial for the IPHRC to expand its mandate.

“The IPHRC should have the authority to monitor its member countries and the results should be verified with information provided by civil society,” she said.

Zannuba “Yenny” Wahid, the director of the Wahid Institute and also the daughter of Indonesia’s fourth president, the late Abdurrahman Wahid, highlighted the challenges that the IPHRC faced.

“The commission is facing a great challenge, because according to its statute it has no binding resolution,” she told The Jakarta Post.

The IPHRC’s statute article 12 stipulates, “The commission shall carry out consultative tasks for the council and submit recommendations to it. It shall also carry out other tasks as may be assigned to it by the summit or the council.”

Despite its lack of binding power, Yenny said that the commission was still making good progress in regard to its function as an official permanent body that could, at least, set standard recommendations on human rights issues.

She said that on a domestic level, Indonesia’s main problem on human rights issues was the government’s lack of political will, which she deemed as the source of almost all human rights violations occurring across the country.

Many deemed that the creation of the IPHRC was a major breakthrough in the Islamic world, because many Muslim countries were criticized for their incompatibilities with human rights norms.

On Monday, the first day of the IPHRC’s meeting, Indonesia’s representative to the commission, Siti Ruhaini Dzuhayatin, was appointed as the chairperson of the commission among all 18 commissioners.

“I think the protection of religious minority groups is one of my missions in the IPHRC,” she told the Post.

She said that the issue had not become the commission’s agenda but she would highlight violence against religious minority groups to commission members.

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/22/oic-body-told-engage-civil-groups.html

 

Posted in CSO Participation, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, OIC Human Rights News | Tagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

“erga omnes” HRWG Bulletin No. 1 Volume III Tahun 2011

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 29, 2012


Klik di sini erga omnes HRWG bulletin Edisi 1

Atau klick di sini untuk membaca online

Posted in Document and Articles, For Your Information, Indonesia, OIC Human Rights News | Leave a Comment »

Pengantar saat Menerima Sekretaris Jenderal dan Anggota Komisi HAM Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 29, 2012


TRANSKRIP
PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SAAT MENERIMA SEKRETARIS JENDERAL
DAN ANGGOTA KOMISI HAK ASASI MANUSIA
ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)
DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA
TANGGAL 20 FEBRUARI 2012

Bismillaahirrahmanirrahim,
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.,

Your Excellency, Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu,
Distinguished members of the independent, permanent Human Rights Commission of OIC,
Ministers,
Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to welcome you all to Jakarta, Indonesia. Thanks for visiting Indonesia and for choosing Indonesia as the first place of your meeting. I wish you well in your endeavor.

I remember when I met Prof. Ihsanoglu several times, I always support his excellent ideas and initiatives for advancing our organization, OIC.

Of course, we are living in a very challenging world. And, we agree—I believe—we all agree, Your Excellency, Ladies and Gentlemen, that OIC must be part of the solution, and OIC must actively offer solutions to what we are facing in our world today.

I am pleased and I’d like to congratulate for the establishment of this very important commission, Human Rights Commission. And, with this institution, I am hoping that our organization, OIC, can do more for the benefit of all member countries of the OIC and, of course, to the world.

Having said that, I’d be glad to listen to you, Your Excellency, your goals, your activities here in Indonesia. And, of course, Indonesia will always support OIC, will always support the new independent, permanent Human Rights Commission of the OIC. So, once again, welcome.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden

Laman: http://www.presidensby.info/index.php/eng/pidato/2012/02/20/1815.html

Posted in Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, OIC Human Rights News | Leave a Comment »

Kemanakah Arah Perjuangan HAM OKI?

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 29, 2012


Perbincangan Radio KBR68H dan Tempo TV tentang OKI dan Penegakan HAM.

Bersama: Muhammad Hafiz (OIC Program Manager – HRWG) dan Lutfie Assyaukani (Director of Freedom Institute)

Host: Saidiman Ahmad dan Novri (KBR68H/Tempo TV)

KBR68H – Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kongres pertama Komisi HAM OKI (Organisasi Kerjasama  Islam). Kongres ini merupakan lanjutan dari Deklarasi Kairo. Pembahasan Kongres ini fokus kepada pemahaman dan definisi HAM yang bakal diperjuangkan.

Sedikitnya ada 18 negara yang ikut terlibat dari 57 negara Anggota OKI. Kongres berlangsung dari 19 hingga 24 Februari 2012. Seperti apa idealnya HAM yang bakal diperjuangkan oleh OKI?  KBR68H memperbincangkannya dalam  program Agama dan Masyarakat Rabu 22 Februari 2012.

Independensi Komisi HAM OKI

Sejak diproklamirkan 1991 dengan kemunculan Deklarasi HAM dalam Islam (Deklarasi Kairo), OKI tidak menunjukkan keberadaaan yang berarti bagi negara-negara anggotanya. OKI seperti tenggelam dari isu-isu internasional. Memasuki tahun 200-an baru OKI menunjukkan taringnya, ini terlihat  pada pertemuan ke-38 di Astana Kazakhstan 2011, keluar satu rumusan pembentukan satu komisi Independen. Komisi ini dinamai Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia OKI (OIC IPHRC).

Human Rights Working Group dipilih menjadi partner yang mengadvokasi Komisi ini. Menurut Manager Program HRWG Indonesia Muhammad Hafiz, komisi HAM OKI ini sangat independen, termasuk kebijakan yang diambil oleh anggota komisonernya.

“Beda ya, keanggotaan komisioner Komisi HAM OKI dengan keanggotaan pada Organisasai seperti ASEAN. Di Komisi ini, anggotanya bebas mengambil kebijakan dengan pendapat pribadi. Mereka tidak harus mempertanggungjawabkannya ke Kepala Negara masing-masing, bukan seperti anggota ASEAN, mereka masing-masing mempertanggungjawabkannya ke peada presiden/kepala negara masing-masing”, ujarnya.

Namun menurut Akademisi Paramida, Luthfi Asyaukani, OKI tidak perlu repot-repot untuk memperjuangkan HAM, kata dia semuanya telah ada dalam Al-Qur’an.

“Islam itu telah memiliki teologi yang jelas, kalau merunut pada teologi itu maka Islam itu juga mengajari tentang HAM. Bahkan Almarhum Nurkholis Madjid menyebutkan, Qur’an pun mengajarkan tentang liberal”, ungkapnya.

“Dalam teologi Islam, tidak perlu membuat deklarasi khusus tentang HAM. Karena di dalam ajaran islam sudah diatur. Jadi saya heran, kenapa harus dibuat resolusi atau organisi serupa di OKI.

Tapi satu sisi saya memahami, karena ini sebagai bentuk jawaban secara kelembagaan, dari setiap sikap negara -negara Barat. Tapi yang jelas Islam, mengajar semua tentang HAM atau Human Rights”, tambahnya.

Luthfi menyebutkan salah satu dalil-dalil yang menjelaskan ketegasan Islam menghormati keberagaman adalah kalimat “la Ikhraha Fiddiyn- Tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama”. Tapi yang terjadi, katanya banyak pemahaman teologi yang berbeda antara ulama yang menafsirkannya. Maka menurutnya HAM itu telah diajarkan dalam Islam.

Luthfi meragukan Komisi HAM OKI bakal independen, alasannya tidak mudah memberikan pemahaman HAM kepada masing-masing negara anggota.

“Ada perbedaaan mendasar di beberapa negara anggota OKI. Perbedaaan itu terletak pada pemahaman yang disebut syariah atau hukum Di sejumlah negara ada yang memahami syariah  melalui Mazhab Hanbali, ada yang menggunakan Mazhab Syafi’i dan lain-lain. Sehingga sulit untuk menerapkan model HAM yang mana yang bakal didukung oleh OKI. Apakah HAM yang universal atau HAM yang termaktub dalam AL-Qur’an” tegasnya.

Muhammad Hafiz menyetujui ungkapan, Luthfi, kata dia, mungkin itu juga yang pada akhirnya berkembang dalam Kongres Pertama Komisi HAM  OKI ini. Kata dia, pada awalnya Kongres ini menekankan beberap aspek pembahasan, yakni terkait Perempuan dan anak, Palestina dan israel. Dan membangun demokrasi di negara-negara muslim. Namun yang terjadi  hanya membahas Sipil dan Politik.

Tapi Hafiz menyatakan, minimal kongres ini memberikan angin segar bahwa ada semacam kekuatan baru dari OKI untuk turut terlibat pada isu-isu internasional.

“Nantinya OKI bisa mengeluarkan resolusi dan  justifikasi dalam hal-hal yang berkaitan kekerasan HAM”.

Perjuangan HAM OKI dan Indonesia

Muhammad Hafiz menegaskan, apapun yang tengah berlangsung dalam kongres pertama OKI kali ini, intinya untuk memberikan pandangan pada dunia internasional, bahwa OKI tidak membenarkan pelanggaran HAM.

“Tidak ada konsesus Islam seperti apa yang membenarkan perbuataan kekerasan. Artinya ketika di Arab Saudi melanggar HAM, berarti itu tidak dianggap sebagai gambaran Islam secara umum. Orang tidak boleh mengatakan, begitulah Islam. Karena yang melakukannya adalah adalah Arab Saudinya”.

Lalu bagaimana Indonesia ? Kata Luthfi Asyaukani, Indonesia termasuk salah satu negara yang diusulan menjadi model penegakan HAM

“Ada yang mengusulkan Indoensia sebagai model negara islam yang mendukung perjuangan HAM. Alasannya, Indonesia negara yang mendukung demokrasi, ekonomi berkembang baik, meski disatu sisi masih ada beberapa permasalahan kekerasan HAM”. Ungkapnya.

Contoh lainya adalah kemampuan umat Islam di Indonesia beradaptasi dengan kehidupan Universal.

Kata dia, meski terjadi revolusi di Negara-negara Islam belakangan ini terutama di Timur Tengah, tapi itu tidak akan berpengaruh besar. Pelanggaran HAM tidak bakal terjadi meski yang muncul sebagai pemenang dalam revolusi tersebut adalah partai-partai Islam. Ia mencontohkan dengan PKS yang ada di Indonesia.

“Dulu PKS, partai Islam di awal-awal eklusif, tapi belakangan mereka mencoba untuk membaur secara unviersal dengan membuka diri dengan komunitas lainnya”tegasnya.

Meski yakin Indonesia sebagai contoh yang cocok. Namun Lutfi masih ragu

“Indonesia masih berada pada posisi yang membingungkan. Di satu sisi Indonesi seperti ikut dengan konsensus penegakkan HAM dengan konsep Universal. Tapi di sisi lainnya, karena menjadai negara dominan Muslim, Indonesia seperti enggan melepas jati diri bagian dari negara yang terikat konsesus Islam”.

Laman: http://kbr68h.com/perbincangan/agama-a-masyarakat/20128-kemanakah-arah-perjuangan-ham-oki-

Posted in Document and Articles, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, News about OIC Human Rights | 6 Comments »

Informal Luncheon Talks: Indonesian Civil Society, IPHRC Commissioners, and Diplomat Community

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 27, 2012


Promoting and Strengthening of human rights in the Muslim World: First Meeting of OIC Human Rights Body (IPHRC)

Jakarta, 21 February 2012

This slideshow requires JavaScript.

Posted in CSO Participation, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia | 1 Comment »

Indonesian Civil Society Participation to the OIC Human Rights Commission (IPHRC)

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 27, 2012


Indonesian Civil Society Participation to the OIC Human Rights Commission (IPHRC). Jakarta, Indonesia, 19 February 2012.

Posted in CSO Participation, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia | Leave a Comment »

INDONESIAN CIVIL SOCIETY RECOMMENDATION TO THE OIC HUMAN RIGHTS BODY (IPHRC)

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 27, 2012


INDONESIAN CIVIL SOCIETY RECOMMENDATION

TO THE OIC INDEPENDENT PERMANENT OF HUMAN RIGHTS COMMISSION (IPHRC)

Jakarta, 19 February 2012

 

We, 34 civil society organizations and universities in Indonesia from Jakarta, West Java, West Kalimantan, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, who have attended the meeting of Civil Society Forum for the Organization of Islamic Cooperation (OIC) organized by Human Rights Working Group (HRWG), The Wahid Institute, TIFA Foundation, Setara Institute, Demos Indonesia, Elsam, CSRC, Imparsial, ILRC, UIN Syarif Hidayatullah, and Paramadina University on 19 February 2012, would like to deliver recommendations to the Indonesian Commissioner for the First Meeting of the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), which shall be organized in Jakarta, 20-24 February 2012.

We, Indonesian Civil Society, convey our appreciation for the establishment of Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) of OIC in the 38th Meeting of The OIC Foreign Ministerial Meeting, June 2011. We also appreciate the OIC Secretary General’s effort to organize the first meeting of IPHRC on 20-24 February 2012 in Jakarta, Indonesia. Indonesian Civil Society delivers 5 substantial themes regarding Human Rights issues in the State Members of OIC that should be taken into consideration by the Indonesian Commissioner and IPHRC, i.e. as regards (1) rights of women and children, (2) freedom of expression and opinion, (3) human rights and conflict between Palestine-Israel, (4) inter-faith dialogue, (5) freedom of religion /belief, and (6) rights of migrant workers. Some inputs are also delivered concerning the process of formulating the procedure and mandate of the Commission in the First Meeting of IPHRC.

Rights of Women and Children

1. The importance of protection for women victim of domestic violence and victim of sexual harassment or sexual violence in public domain. In this case, the Commissioners are expected to ensure, that:

a. The State guarantees the protection of domestic violence victims to access legal aid and protection.

b. The State guarantees and provides access of legal process and legal aid, and that victims won’t be criminalized for the testimony they give.

2. Eliminating all forms of violence and discrimination of women in the household, including within it strengthening the wife’s divorce rights (khulu’), prohibition of polygamy, and prohibition of nusyuz practice that has no longer in accordance with the development of times.

a. Eliminating the tradition of female circumcision.

b. The State to providing safe house for women and children victims of violence.

c. Ensuring the accessibility of protection and guarantee of women’s rights in public domain, including women outside their house without mahram; women as leaders and members of parliament; freedom to access education and governance; guarantee to access profession and rights as employee and right of retirement fund insurance.

3. Ensuring the protection for women’s reproduction rights, such as wife’s right to determine the deployment of contraception, consent of abortion for women victim of rape, availability of sexual and reproduction healthiness education for junior and senior high school students with perspectives of women and human rights.

a. Standardizing the age of child as established in the CRC, ensuring the protection of and rights of child to be satisfactorily fulfilled, such as protection of child from sexual harassment, child exploitation, child pornography, and trafficking; guaranteeing the rights of child victim of divorce, rights of child in education, health, including the rights of adopted child; as well as, standardizing the age of matrimony in respect of child to be consistent with the CRC.

b. Ensuring that the State Members of OIC provide and fulfil public facilities exclusively for women and children, for instances: lactation room, children playground in every public area, office, mall, and etc.

Freedom of Expression and Opinion

1. IPHRC must ensure that OIC States protect, fulfil and respect freedom of expression and opinion. Including guarantee freedom of the press, freedom to associate/politic, freedom of thoughts, freedom to express opinion and rights to obtain information.

2. In addition to welcome the condition of civil freedom and democracy in Arab States most recently, in point of fact there are many OIC States that still inhibit the rights to freedom of expression and opinion. The plurality of Muslim society comprised in the OIC ascertaining the existence of this openness and freedom, more to the point the propensity of the society nowadays is increasingly open and global.

3. The freedom of expression and opinion are strongly guaranteed in Islam, therefore IPHRC must also translate these principles into its mandate in the future.

4. IPHRC must ensure that each member of OIC States eliminates practices that obstruct the fulfilment of those rights, among other things are:

  1. Censorship;
  2. The arrest of democracy and human rights activist and defender;
  3. Prohibition of establishment of political party;
  4. Intimidation;
  5. Monopoly of media;
  6. Prohibition of publication (books or other media).

Human Rights, Conflict of Palestine-Israel

1. Making efforts so as to IPHRC delivers recommendations for OIC States concerning the struggle to solve the conflict between Israel-Palestine, by means of:

a. Creating conflict-study on Israel-Palestine as a conflict that is not isolated from other conflicts; and bringing up the roots of problem and facts of violence and human rights violations suffered by civil society in the conflicting communities.

b. Utilizing human rights and humanitarian instruments as reference in formulating the recommendations.

2. Calling for and ensuring that states in conflict (including Israel-Palestine) to implement international human rights laws and humanitarian laws in the area of conflict in order to provide protection for the civil society, especially for children, women and vulnerable groups.

3. Calling for Israel-Palestine states to reinforce law upon violations of human rights and humanitarian laws on the areas within the jurisdiction of the country in respect.

Inter-Faith Dialogue and Freedom of Religion/Belief

In context of inter faith dialogue and freedom of religion/ belief, it is expected that:

1. IPHRC works and implements its mandates in context of freedom of religion and belief in accordance with the principles of Universal Human Rights.

2. Socializing and ensuring the Resolution of UN Human Rights Council on Combating Intolerance, Discrimination and Violence on the Basis of Religion/Belief, which had been proposed by OIC States in 2011, to OIC Member States and guaranteeing the resolution to function effectively.

3. Encouraging the OIC Member States to ratify or create national legal framework that guarantee the spirit of tolerance, respect of each other and freedom of religion/belief.

4. Conducting monitoring and evaluation on the situation of freedom of religion and belief in Muslim countries.

5. Encouraging the establishment of interfaith dialogue in every Member State of OIC.

Rights of Migrant Workers

There are several things that should be taken into consideration of IPHRC in the future regarding the migrant worker issues, both in short and long terms.

1. In the short term, IPHRC is expected to:

a. Build the relationship with OIC parliaments to follow up the Palembang Declaration on Migrant Workers.

b. Ensure that the results of Parliamentary Meeting in Palembang concerning Migrant Workers can be implemented.

c. Organize International Conference on the condition of migrant workers in Muslim States as an effort to solve migrant workers problems.

d. Make the issues of migrant workers as part of IPHRC’s attention.

2. For the long terms agenda, among other things:

a. Originate OIC declaration on the protection of migrant workers.

b. IPHRC develops standard of protection for migrant workers.

c. Encourage OIC States to ratify UN Convention on the Protection of Migrant Workers and Members of Their Families.

General Suggestion concerning IPHRC

1. Conducting monitoring and evaluation of human rights situation in all Muslim states in all Human Rights areas.

2. Supporting, encouraging or providing help to OIC States to establish Human Rights bodies, such as National Human Rights Institution (NHRI).

3. Encouraging OIC States to ratify all major international instruments on Human Rights, to make periodic reports and to follow up the recommendations of the Committee/UPR.

4. Integrating consultation with CSO and opening opportunity for CSO to participate in IPHRC, as part of the procedure of implementing the mandate as the guarantee for the accountability and transparency.

5. Opening opportunity for written inputs of human rights issues in Muslim states as modality for the IPHRC Commissioners in running their function and mandate.

6. Making the international human rights instruments, both Declarations and Conventions, as the basis of IPHRC work.

7. Publishing and socializing the result of study, consultation, and communication of IPHRC with Secretariat of OIC as IPHRC’s accountability and participation of all stakeholders in Member states of OIC.

8. Providing universal and relevant meaning regarding Human Rights and Islam, as an effort to encourage and promote Human Rights in OIC Member States.

Indonesian Civil Society Forum for OIC IPHRC

  1. Human Rights Working Group (HRWG)
  2. The Wahid Institute
  3. Universitas Paramadina
  4. Center for Study of Religion and Culture UIN Jakarta
  5. Imparsial
  6. Komnas Perempuan RI
  7. Setara Institute
  8. Demos Indonesia
  9. Kalyanamitra
  10. ILRC
  11. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  12. TIFA Foundation
  13. ICRP: Indonesian Conference on Religion and Peace
  14. PPIM UIN Jakarta
  15. Yayasan Argadia NTT
  16. Elpagar Kelimantan Barat
  17. Jatam Kalimantan Timur
  18. AMAN Kalimantan Tengah
  19. LBH Apik NTB
  20. Arus Pelangi
  21. CIMW/PMK HKBP Jakarta
  22. UNIKOM
  23. Praxis
  24. Peduli Buruh Migran
  25. AMAN Pusat
  26. LBH Jakarta
  27. PATTIRO Jakarta
  28. Kompak
  29. FAHAM
  30. Puskumham UIN Jakarta
  31. Ecosoc Rights
  32. PBHI
  33. Gandi
  34. Herlonge
  35. PWYP Indonesia
  36. Raca Institute

 

_____________________________

Secretariat of Indonesia’s Civil Society Forum for OIC IPHRC:

Human Rights Working Group (HRWG):

Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy

Jiwasraya Building Lobby Floor. Jl. R.P. Soeroso No. 41 Gondangdia Jakarta Pusat 10350

Phone: +6221 70733505 / +6221 3143015

Fax: +6221 3143058. Email: hrwg@hrwg.org Website: www.hrwg.org

Posted in CSO Participation, Document and Articles, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, Press Release, Regional Mechanism of Human Rights | Leave a Comment »

Challenges and Expectation on the first Meeting OIC Human Rights Body (IPHRC)

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 27, 2012


Press Release

Challenges and Expectation on the first Meeting OIC Independent Commission Human Rights have to work as with in International Standard

Indonesian Civil Society Organizations encourage in the First Session of the OIC human rights commission, IPHRC (Independent Permanent Human Right Commission), in Jakarta February 20th-24th, 2012, in order IPHRC dealing with procedure concept (Procedure of Rule) its not contrary to universal human rights principles. In this first session of the crucial agenda is the formulation of rules procedure, which must be in accordance and compliance with the universal human rights principles.

These principles include:

  1. Principles of openness and open engagement of civil society. The principle is important in the context of accountability of the IPHRC, especially in the historical character of the OIC Member States has closed and many Members who reject human rights and accountability principles.
  2. Civil society engagement is important for strengthening and advancement of human rights in the OIC Member States. This cooperation can be open for complaints communication of human rights violations and also given the range develops dynamic report of human rights in the world, especially with particular regard to human rights and Islam.
  3. The principle of accountability. IPHRC should be encouraging regular accountability mechanism for its performance and all that has been done in the context of human rights. This accountability should be given to the public, not only given to the Council of Foreign Ministers.
  4. Being accountability to the public will increase the public trust, as long as there are suspicions of the OIC which makes IPHRC to avoid accountability for human rights by the international community.

In addition to the principles relating IPHRC should dare to challenge human rights violations which make IPHRC to avoid accountability for human rights by the international community. Challenge related to various issues, include:

  1. Freedom of religion and belief. The issue is related to the issue of defamation of religion, intolerance and acts of violence in the Islamic communities. The IPHRC should encourage the OIC Member States to ensure freedom of religion and belief, compliance with the universal human rights principles. In the international context, defamation of religion is not a part of the scheme of human rights norm, while in many OIC member countries including in Indonesia, was a problem. Moreover, the OIC Member Countries have support the Resolution on Combating intolerance, discrimination and violence based on religion and belief in the UN Human Rights Council, 2011.
  2. Freedom of expression and information. This is consistent with the context of democratization in many OIC Member Countries, especially in Middle East (Arab Spring).
  3. Migrant Workers. OIC Member States have two characters, both as receiving countries and sending countries. Remarks in a variety of violations of migrant workers in destination countries, the OIC countries was the most extensive notes violations of migrant workers.
  4. Women. The biggest problem of human rights in the context and Islam is the equality of women, both in private and public spaces that lead to injustice and the various sources of violence.

On this occasion, we appreciate to the Commissioners IPHCR and the Secretariat of the OIC who have participated in the event of civil society who have been held on Feb. 19th, 2012 and Feb. 21th, 2012. This participation is a good starting point for the next show IPHCR more transparent and accountable.

Jakarta, February 20, 2012

Muhammad Choirul Anam

Deputy Director of the Human Rights Working Group (HRWG)

Posted in CSO Participation, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, Regional Mechanism of Human Rights | Leave a Comment »

Tantangan dan Harapan Pada Sidang Pertama Komisi HAM OKI

Posted by Human Rights in Islamic Countries on February 27, 2012


Press Release

Tantangan dan Harapan Pada Sidang Pertama

Komisi HAM Independen OKI Harus Bekerja Sesuai dengan Standrat Internasional

 

Kami mendorong dalam sidang pertama IPHRC (Independent Permanent Human Rights Commission/ Komisi HAM Independen OKI) di Jakarta 20-24 Februari 2012, agar IPHRC mensepakati konsep Prosedure (Rule of Procedure) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Dalam sidang Pertama ini agenda sidang yang krusial adalah perumusan rule of Procedure, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip itu, antara lain:

  1. Prinsip keterbukaan  dan membuka keterlibatan masyarakat sipil. Prinsip ini penting dalam konteks akuntabilitas IPHRC, apalagi dalam sejarahnya OKI memiliki karakter tertutup dan memilki banyak anggota yang menolak hak asasi manusia dan prinsip akuntabilitas.

Pelibatan masyarakat penting bagi kerja dan kemajuan HAM di Negara-Negara anggota OKI. Pelibatan ini dapat berupa membuka komunikasi komplain pelanggaran HAM yang terjadi maupun penyampaikan laporan berbagai dinamika HAM yang berkembang di dunia, khususnya berkaitan dengan HAM dan Islam.

  1. Prinsip Akuntabilitas. IPHRC harus mendorong mekanisme pertanggungjawaban berkala atas kinerjanya dan semua yang telah dilakukan dalam konteks hak asasi manusia. Pertanggungjawaban ini harus diberikan kepada publik, tidak hanya diberikan pada pertemuan para menteri luar negeri.

Petanggungjawaban kepada publik akan menbuat kepercayaan publik membaik, karena selama ini terdapat kecurigaan terhadap OKI yang membuat IPHRC untuk menghindari pertanggungjawaban HAM oleh komunitas Internasional.

Selain berkaitan dengan Prinsip IPHRC harus berani menjawab tantangan Pelanggaran HAM yang banyak terjadi di berbagai Negara-negara anggota OKI. Tantangan itu terkait berbagai masalah, antara lain:

  1. Hak kebebesan Beragama dan berkeyakinan. Masalah ini terkait dengan isu penodaan agama, tindakan intoleransi dan kekerasan. IPHRC harus berani masuk dalam isu kebebasan Beragama dengan menggunakan prisip-prinsip Internasional. Dalam konteks internasional, defamasi/penodaan agama tidak menjadi bagian dalam skema HAM, sementara di banyak negara anggota OKI, termasuk di Indonesia itu menjadi masalah. Dalam konteks HAM defamasi tidak masuk dikarenakan, obyek sasarannya tidak berwujud, sangat subyektif penilain orang/obyektifitas sulit dicapai, dan dalam berbagai praktik menyerang kebebasan berpikir (salah satu hak dasar yang tidak dapat dikurangi), dan cenderung ada penyalagunaan kekuasaan dan mayoritas. Apalagi, Negara-negara OKI telah menyepakati adanya pengharpusan Defamasi Agama melalui Resolusi Dewan HAM PBB tahun 2011.
  2. Hak kebebasan Bereksperesi dan mendapatkan Informasi. Hal ini sesuai dengan konteks demokratisasi di berbagai Negara-negara anggota OKI khususnya di jazirah arab (Arab Spring).
  3. Buruh Migrant. Negara-negara anggota OKI memiliki dua karakter, sebagian Negara tujuan dan Negara pengirim. Dalam berbagai cacatan pelanggaran terhadap buruh migran yang terjadi di Negara tujuan, di Negara-negara OKI-lah paling banyak catatan pelanggaran buruh migran.
  4. Perempuan. Masalah terbesar HAM dam Islam dalam konteks ini adalah kesetaraan perempuan, baik dalam ruang privat maupun publik yang mengakibatkan ketidakadilan dan berbagai sumber kekerasan.

Dalam kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada komisioner IPHCR dari Indonesia dan Sekertariat OKI yang telah berpartisipasi dalam acara masyarakat sipil yang telah diselenggarakan kemarin (19/2/2012). Partisipasi ini menjadi awal yang baik untuk menunjukkan IPHCR ke depan yang lebih tranparan dan akuntable.

 

Jakarta, 20 Februari 2012

Muhammad Choirul Anam

Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG)

Posted in CSO Participation, Human Rights and Islam, Indonesia, Regional Mechanism of Human Rights | Leave a Comment »

Indonesia’s Statement on OIC Foreign Ministers Meeting in Kazakhstan

Posted by Human Rights in Islamic Countries on December 20, 2011


Statement by H.E. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, At the 38th Session of The Council of Foreign Ministers of OIC, Astana, Kazakhstan, 28 June 2011 

 

Tuesday, 28 June 2011

Statement by
H.E. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
At the 38th Session of The Council of Foreign Ministers of
The Organization of Islamic Conference

Astana, Republic of Kazakhstan, 28 June 2011
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
Your Excellency, Mr. Yerzhan Kazykhanov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan,
Your Royal Highness and Your Excellencies Ministers,
Your Excellency Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Secretary-General of the OIC,
Distinguished Delegates,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
First, I wish to pay warm tribute to the Republic of Kazakhstan for hosting the 38th OIC Council of Foreign Ministers. May I also congratulate you, Minister Kazykhanov, on your election as Chair of this meeting.
Indonesia wishes to express its appreciation to the Republic of Tajikistan for its successful chairmanship over the past year. Our appreciation also goes to the Secretary-General and the General Secretariat for its constant support to the work of the OIC.
Mr. Chairman,
The Ummah today is not immune from the multifaceted challenges confronting the international community at large.
Traditional challenges, as well as non-traditional ones.
All defying national solutions and demand, instead, cooperation and partnership between nations – developed and developing, large and small.
Indeed, some of such pressing challenges are to be found amidst us – the Islamic Ummah. Of the promotion of peace and security; of prosperity and of good governance and democracy.
We must act with a sense of purpose in addressing such challenges.  At the same time, also in identifying new opportunities so that we fully harness the potential that we know our Ummah possesses.
Thus, we must get our act together as an Organization. On the basis of our new Charter. To realize our Ten-year Plan.
Mr. Chairman,
As part of the global community, representing no less than 1.5 billion of the world’s population, the Organization has created a strong foundation for reform to enable it to become more effective in representing the interests of the Ummah.
Indeed, the potential for mutually-beneficial cooperation among its members is large , and the potential for the Organization to make a difference is limitless.
We have formulated a new Charter and launched the 10 Year Program of Action (TYPOA).  They provide sound guidelines for the development of the organization.
Meanwhile, the new logo–reflecting the new vision and mission of the Organization— and the renaming of the OIC into the Organization of Islamic COOPERATION – both endorsed at this Council For Foreign Minister, will add to the package of reforming the organization into a modern, rule-based organization, able to respond to the multiple global challenges affecting us all.
The Secretary-General has reported noteworthy developments on the implementation of the Ten Years Program of Action. These developments are encouraging. However, we need to continue to seek avenues to better the performance of the Organization, and redouble the efforts to achieve the goals we have put ourselves. In this way, we would be able to meet international standards of professionalism and become even more effective in fostering the collective interest of member states.
If we are true to the goals of reform, we would be a more credible force.
Mr. Chairman,
Six years on after the launching of the Ten Years Program Of Action and three years after the Charter has been in force, much work remains.  Our Ummah is confronted with continuous challenges in all spheres, political, economic, and social. On the political front, over the past months, the Islamic world is going through a defining moment in its history with unprecedented developments in many of our member countries.
During this turbulent and challenging times, we must ensure that the process of good governance, rule of law, consolidation of human rights, and broader political participation will become central to our efforts and is consolidated.
These events have had an impact on each Member State because the issues involved in these historic events are the same ones that our organization is trying to address, issues of political, social and economic significance.
It is essential that we underline the significance of these issues, not only for individual States and their people, but also for our relationship with each other.
This means, among others: strengthening political participation; and implementing social programmes and policies aimed at combating poverty and improving the lives of everyone in society.
Further, the OIC should bolster its ability to play a more constructive role in the maintenance of international peace and security, particularly in its member states, as envisioned in the new Charter. It should offer itself as part of the solution to the various challenges to the international peace and security.
Mr. Chairman,
Meanwhile, the economic and social landscape shows that there are areas of prosperity, peace and progress in the Islamic world, where some muslims enjoy a high standard of living and become major players in the world economy.
But, there are also pockets of poverty, conflicts, and ignorance.
We also face the reality that a considerable portion of the Islamic world are still lagging behind in terms of worldwide socio-economic progress.
Statistics reveal that only four muslim majority countries are considered among the biggest 30 economies of the world.  Muslim majority countries are not in the top 10 world traders.
Among the 30 best performing nations in terms of human development index, no countries within our organization is on the list.
Among the most competitive countries in the world, again no single muslim majority country is on the list.
According to UNICEF, there are still over 4,3 million children under 5 in OIC countries who die each year from preventable disease and malnutrition.
We should do more to uplift the Ummah, to rectify these statistics and to provide better education, homes and standards of living to our citizens.
Mr. Chairman,
Another big step forward we can make is to agree on the establishment of the OIC Independent and Permanent Commission on Human Rights. 
The establishment of such Commission is important for the positive evolution of the Organization towards a modern entity capable of addressing the interest of its members.  Indonesia strongly supports the establishment of this Commission and stands ready to provide the necessary means for it efficient functioning.
Mr. Chairman,
We must nurture and build upon the recent progress made in inter-Palestinian reconciliation. We must inject fresh momentum in pursuit of the Palestinian inalienable rights.
The realization of an independent Palestinian state continues to face hurdles.  The current Israeli Government has consistently undermined efforts to move the peace process forward, while continuing to oppress the Palestinian population.

OIC member states should intensify and coordinate efforts to realize Palestine statehood by September 2011, including its admission as member of the UN. Just last month in Bali, Indonesia, the Non-Aligned Movement too has committed to do just that and to show support to the plight of Palestinian political prisoners.

In addition to active political support, Indonesia continues to provide concrete assistance in the form of capacity building programmes to Palestinian citizens.
Mr. Chairman,
Indonesia is pleased that the OIC continues to contribute to the building of peace in various parts of the world. In Southeast Asia, our Organization, through the OIC Peace Committee on the Southern Philippines, of which Indonesia is Chair, continues to facilitate the peace process between the Government of the Philippines (GPH) and the Moro National Liberation Front (MNLF) and to ensure full implementation of their 1996 Peace Agreement.
As mandated by the 4th Tripartite Meeting between the GPH, MNLF and the OIC, in Jeddah on February this year, both sides, with the facilitation of Indonesia as Chair of the OIC Peace Committee on Southern Philippines, met in the City of Solo, Indonesia 20-22 June 2011.  The AdHoc High Level Group meeting resulted in narrowing down the differences on the remaining outstanding issues: i.e. the extent of the autonomous region, transitional government and revenue sharing.  On revenue sharing, concrete results emerged from this meeting.
Indonesia believes that the implementation of the agreements on various important issues has the potential to lead to a gradual improvement of the situation on the ground and serve as confidence-building measures for all stakeholders in southern Philippines, and create an atmosphere conducive to resolving the remaining issues.
It should also be noted that since the beginning of the peace process on southern Philippines, the Government of the Philippines has earnestly cooperated with OIC. Indonesia, therefore, continues to urge the OIC to grant observer status to the Philippines Government, as this will demonstrate how the OIC engages and cooperates with non-member countries with significant Muslim minority populations.  With the planned endorsement of a criteria for states to become observer to the OIC at this CFM, it is our believe that the Philippines can be granted observer status.
Mr. Chairman,

The world continues to face multifaceted challenges.
Problems of peace and security. Economic and social problems.

As a very large part of the developing world, we in the OIC must rise to the challenge of a new responsibility. We must do our part in making a better world.
And the making of a better world starts with ourselves. It starts right here and now. By making the OIC a more effective organization. Insya Allah
I thank you.

Posted in Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), Indonesia, News about OIC Human Rights, OIC Meeting | Leave a Comment »

Indonesia

Posted by Human Rights in Islamic Countries on July 21, 2011


Indonesia

Voluntary Pledges and Commitments

Indonesia and UN Charter-based Bodies

Indonesia and UN Treaty Bodies

Posted in Indonesia | Leave a Comment »